SeragamKaryawan - 14 images - rekomendasi kain seragam yang bagus untuk baju khaki pns, jual baju seragam toko kemeja seragam ob seragam promosi di lapak rehan, juni 2013 penjahit murah, sma muhammadiyah 5 yogyakarta rayakan 72 tahun indonesia merdeka sma, seragamyang dikenakan oleh PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas. Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat menambahkan kelengkapan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan lokasi unit kerja. (3) Rumah Sakit dapat menambahkankelengkapan PDH sebagaimana KantorKesehatan Pelabuhan. Ditpolairud Polda Banten Ikuti Olahraga Bersama Instansi Bea dan Cukai Merak. 1 min read. Daerah TNI/Polri Ditpolairud Polda Banten Ikuti Olahraga Bersama Instansi Bea dan Cukai Merak. Michael Yusuf June 27, 2022 BeliSeragam Batik Sekolah terbaik harga murah July 2021 terbaru di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Kemeja Batik Ondel Ondel Tangan Panjang KP05 Seragam Sekolah Batik SMP Kain Batik Seragam Sekolah SD/SMP Bahan BSY Gambar hanya contoh SEMUA MOTIF READY FREE SABLON LOGO SEKOLAH (saku) MOTIF [] PelabuhanIndonesia IV pada tahun 2015 sebanyak Rp. 2,3 Trilyun dan telah menyiapkan dana sekitar Rp. 10,25 Milyar untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 18 Program Bina Lingkungan (PBL) PT. Pelindo IV dimulai sejak tahun 1992 dan dikelola langsung oleh Unit Program Kerja Bina Lingkungan (PKBL) Kantor Pusat. Wardoyomenambahkan pihaknya terus menjalin koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak Otoritas Pelabuhan, Kepolisian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, Bea Cukai dan Kantor Imigrasi, dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan pelabuhan sekaligus memastikan pengamanan seluruh fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur yang merupakan JUDUL: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMETAAN RISIKO KANTOR CABANG. 1. TUJUAN. Pada bagian tujuan SOP, umumnya memuat penjelasan tentang tujuan SOP. Sebagai contoh, "untuk memetakan aktual dan potensial risiko dalam aktivitas bisnis di kantor cabang perusahaan". 2. RUANG LINGKUP Inilahsurat pengajuan seragam kantor dan hal lain yang berhubungan erat dengan surat pengajuan seragam kantor serta aspek K3 secara umum di Indonesia. Definisi Cuti Pegawai Menurut Para Ahli Pegawai yang bersangkutan mengajukan surat permintaan cuti kepada pejabat yang berwenang. PembuatanSeragam Kantor Di Pelabuhan Ratu. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konveksi, dengan teknologi yang mendukung berupa komputerisasi yang canggih serta team work yang solid. dengan loyalitas tinggi dan kerjasama yang baik bertekad pada 1misi untuk menyediakan produk yang bagus dan berkualitas kepada pelanggan. Beritadan foto terbaru Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Batam - Tiga Pelabuhan dan 16 Hotel di Batam Siap Dukung Kebijakan Indonesia dan Singapura 26 Oktober 2020 TATAKERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN) FUNGSI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KKP menyelenggarakan 16 (enam belas) fungsi (Pasal 3 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 356/MENKES/ PER/IV/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN): 1. pelaksanaan 2014 no pakaian dinas pegawai negeri sipil kantor kesehatan pelabuhan di lingkungan kementerian kesehatan. 2014, no.313 6 lampiran peraturan menteri kesehatan nomor 77 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 743/menkes/per/vi/2010 tentang pakaian dinas pegawai negeri sipil kantor . lebih terperinci Gambarmodel baju kerja hansip, seragam tempat kerja casual, kemeja kerja elegan, produksi seragam kantor rupawan, busana kerja wanita moderen, jasa pembuatan seragam kantor mak hamil, blazer kantor online, gambar pakaian kerja kantor, contoh blazer tempat kerja teranyar 2014, gambar model baju tempat kerja gamis, jasa pembuatan seragam kantor laki-laki wanita, model baju kerja dress, kemeja RapatPersiapan Embarkasi Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Aceh Tahun 1443 H / 2022 M. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Embarkasi Haji Bidang Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Arafah Asrama Haji Banda Aceh (10/6/22). Plh Kepala Kantor Kesehatan Kelas II Berikutini merupakan portofolio kami di Kantor Kesehatan Pelabuhan: 1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung. Konsultansi dan sertifikasi ISO 9001:2008 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Haji Embarkasi Bekasi Tahun 2014; Perencanaan, Penyusunan, penerapan dan persiapan sertifikasi; 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta HmrKt0. NavyAtur jumlah dan catatanjumlahStok 20 pdl kkp kantor kesehatan pelabuhan - Navy, warna NavyPilih ukuran SKondisi BaruMin. Pemesanan 1 BuahEtalase Pakaian Priabahan ripstop berkualitasbahan lembut dan nyamanready size smlXLXXLAda masalah dengan produk ini?ULASAN PEMBELI FilterKesehatanPerlengkapan MedisLainnyaObat - ObatanFashion PriaMasker PriaAtasan PriaBukuMasukkan Kata KunciTekan enter untuk tambah kata produk untuk "seragam kesehatan" 1 - 60 dari LIFORCE Rose Gold Millennial / Kalung Kesehatan / KK Indonesia 1%SurabayaToko Suplemen KesehatanTerjual 7AdMasker Kain Katun Tiga Lapis Warna Bejo 7AdPromo gelang kesehatan KK liforce 10 rbSurabayaToko Suplemen KesehatanTerjual 1AdDekao / Kaos Kaki Terapi 2%Jakarta BaratDaily 2AdPROMO BUY 2 GET 3 KK Liforce Crystal Swarovski Original Anti Radiasi ! 1%SurabayaToko Suplemen KesehatanBaju Seragam Dinas Kesehatan Blezer P3K Hitam Putih 1%Jakarta PusatBalilah 6KEMEJA KEMENKES RI SERAGAM KEMENTERIAN KESEHATAN RI PLUS BORDIR 11SERAGAM KEMENKES RI KEMEJA KEMENKES RI KEMENTERIAN KESEHATAN RI UtaraNINE STATIONERYseragam pdl kkp kantor kesehatan SelatanCamelot Silva 77SERAGAM DINAS BAJU KEMEJA PDH PDL KEMENKES RI KEMENTERIAN UtaraNINE STATIONERY Melalui Interkoneksi SINKARKES dan SIMPONISeperti kita ketahui bersama bahwa salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP klaster pelayanan terdapat pada 48 instansi Pemerintah serta melekat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi TUSI Pemerintah. PNBP tersebut terdapat pada Kementerian Kesehatan yang memiliki Unit Pelaksana Teknis UPT pengelola PNBP yaitu di antaranya Rumah Sakit Pemerintah, Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan BTKL, Politeknik kesehatan dan lainnya. Kemudian dalam pelaksanaan pembayaran/penyetoran PNBP telah terjadi perubahan sistem pembayaran dan penyetoran PNBP dimana sebagai upaya menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan penerimaan negara yang cepat, akurat dan dapat diandalkan reliable, tepatnya pada tanggal 27 Februari tahun 2014 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memfasilitasi masyarakat melalui aplikasi pembayaran/penyetoran penerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi ke-2 MPN G-2. Modul ini merupakan aplikasi berbasis web dalam pembayaran pajak, cukai, PNBP, dan non-anggaran dimana salah satu fitur dalam sistem MPN-G2 ini adalah Sistem Informasi PNBP Online SIMPONI. Sistem ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran DJA untuk memfasilitasi wajib bayar/para pengguna jasa dalam melakukan pembayaran/penyetoran PNBP. Sebelum SIMPONI ini diluncurkan para pengguna jasa melakukan pembayaran secara manual, wajib bayar datang ke kantor pemerintah mengisi SSBP surat setoran bukan pajak kemudian melakukan pembayaran di tempat secara kas ataupun di teller Bank Persepsi, setelah dibayar baru mendapatkan pelayanan. Pembayaran semacam itu sangat rentan sekali terjadi korupsi. Melalui SIMPONI, pengguna jasa cukup melakukan pengajuan layanan melalui aplikasi SIMPONI dengan registrasi akun, membuat billing sendiri dengan akun pengguna jasa, lalu menyetorkan pembayaran bisa melalui mobile banking, ATM Automatic Teller Machine, Mesin EDC Electronic Data Capture. Selanjutnya dengan membawa bukti billing yang dibayar pengguna jasa mendapatkan pelayanan. Mekanisme pembayaran seperti di atas biasa dikenal dengan istilah pembayaran SIMPONI melalui wajib SIMPONI pada wajib bayar ini sukses pertama kali dilakukan salah satunya pada Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP Tanjung Priok yang merupakan Satuan Kerja percontohan. Pada peluncuran SIMPONi tahun 2014. KKP adalah UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ditjen P2P. Dalam rangka melaksanakan TUSI KKP yaitu upaya cegah dan tangkal penyakit di pintu masuk negara terdapat berbagai jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang dilaksanakan KKP adalah pelayanan untuk penerbitan buku kesehatan kapal, penerbitan port health quarantine clearance, penerbitan sertifikat izin karantina, serta jasa pelayanan lainnya. Keberhasilan KKP Tanjung Priok dalam mengimplementasikan SIMPONI saat itu, menjadikannya sebagai kantor percontohan untuk 49 KKP yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejauh ini, sudah seluruh KKP mengimplementasikan SIMPONI pada wajib reformasi dalam sistem pembayaran/penyetoran PNBP sukses dilakukan pada seluruh KKP. Kemudian di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ditjen P2P, Direktorat Surveilens dan Karantina Kesehatan khususnya Subdit Karkes selaku pengampu KKP seluruh Indonesia menggagas diluncurkannnya aplikasi penerbitan dokumen karantina kesehatan secara online yang saat itu masih bernama SIMKESPEL. Simkespel merupakan Sistem Informasi dan manajemen pelayanan kekarantinaan dan kesehatan pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara di Indonesia yang berbasis web yang menampung pelayanan publik, data informasi, dan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan secara cepat, tepat, dan transparan. Uji coba penerbitan dokumen secara elektronik ini pertama kali dilakukan pada tahun 2014 melalui terbitnya Keputusan Dirjen P2PL Kepdirjen P2PL No. 1018/2014 tentang Uji Coba Pencetakan Dokumen Karkes Secara Online di KKP. Kemudian peluncuran secara resmi pelayanan karkes Online oleh Dirjen P2PL disaksikan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 10 Mei 2015 dengan diberlakukannya Kepdirjen P2PL Nomor 1127/2015 tentang Pencetakan Dokumen Karkes Secara Elektronik. Akhirnya melalui SE Dirjen P2P Nomor tentang Penghentian Penerbitan Dokumen Karkes secara Manual pada seluruh KKP sejumlah 49 serta 304 wilayah kerjanya wilker mulai berhenti sampai di situ, sebagai wujud komitmen besar dalam reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan melalui Ditjen P2P yang saat ini dikepalai oleh Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS dalam upaya peningkatan pelayanan kekarantinaan kesehatan pada masyarakat serta untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang good governance. Maka pada tahun 2019, mulailah dirancang interkoneksi antara aplikasi SIMKESPEL dengan SIMPONI. Melalui pengembangan aplikasi SIMKESPEL seperti penambahan/Instalasi Server, Collocation server di pusat cyber, pembaruan teknologi aplikasi SIMKESPEL for Performances, Redesign Frontend ~ Web Portal SINKARKES, penyesuaian menu layanan kapal, pesawat, darat & vaksin dan dashboard, aplikasi offline untuk penerbitan sertifikat, aplikasi android untuk persetujuan penerbitan sertifikat oleh K-KKP, QR-Code by mobile apps untuk pengecekan validitas pengeluaran dokumen yang ada di aplikasi SIMKESPEL, menu pengolahan data dengan konsep business intelligence , integrasi sistem dengan aplikasi lintas program/lintas sektor /lintas Kementerian/KKP. Kemudian SIMKESPEL hasil pengembangan ini berubah nama menjadi SINKARKES. Langkah pengembangan SINKARKES ini dipicu pula dengan adanya kebijakan teknis pada layanan pemerintah dalam mewujudkan yaitu 1 implementasi clean & good governance serta akuntabilitas; 2 Penerapan Sistem Nasional satu aplikasi untuk seluruh KKP; 3 konektivitas Layanan Kekarantinaan Kesehatan di 353 pintu masuk negara di seluruh Indonesia; 4 Integrasi dengan layanan nasional seperti Data Center Pusdatin Kemkes, SIMPONI, Inaportnet, INSW, Interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI ini nantinya pengguna jasa tidak lagi melakukan penerbitan dokumen dan penyetoran PNBP melalui aplikasi yang terpisah tapi cukup melalui satu portal yaitu SINKARKES sehingga lebih efisien. Gambaran proses registrasi dan alur pelayanan Interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI sekilas sebagai berikut1. Proses Pendaftaran Agensi Kapal Agensi dapat melakukan permintaan pembuatan akun pada menu layanan kapal dapat masuk ke dalam menu layanan kapal untuk meminta layanan penerbitan sertifikat apabila proses aktivasi dari petugas KKP sudah dilakukanJika proses aktivasi belum dilakukan mohon konfirmasi kepada petugas KKP agar dapat melakukan proses aktivasiJika telah memiliki akun dan agen lupa, maka petugas KKP dapat melakukan reset password agenSumber Subdit Karkes Alur Pelayanan Kapal dalam Interkoneksi SINKARKES dan SIMPONILebih lanjut, upaya uji coba Interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI sudah dimulai tahun 2019 melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan. Kemudian tahun 2020 walaupun implementasi sempat terhambat Pandemi, namun upaya uji coba sekaligus implementasi sudah dilaksanakan pada 9 KKP yaitu KKP kelas II Probolinggo, KKP Kelas III Manokwari KKP Kelas III Jambi, KKP Kelas III Dumai, KKP Kelas II Pekanbaru, KKP kelas II Panjang,KKP kelas III Pangkal Pinang, KKP Kelas II Banjarmasin,KKP Kelas II Balikpapan. “Benefit dari interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI adalah dokumen yang diterbitkan KKP dan setoran pnbp tidak ada selisih serta para agen/pengguna jasa menyambut baik interkoneksi ini”, ungkap Ibu Eni Bendahara Penerimaan KKP balikpapan. Kemudian menurut penjelasan Bapak Gunawan selaku Subkordinator karantina kesehatan pelabuhan dan bandara bahwa dasar hukum pelaksanaan interkoneksi telah mengacu padaUU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;UU Nonor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;PP Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP;PP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan PNBP;Instruksi Presiden INPRES Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 32/ Jo PMK 115/ tentang Sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik;Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran PNBP dan lanjut disampaikan Bapak Gunawan bersandarkan pada dasar hukum dan kebijakan yang disebutkan di atas, maka tujuan mulia yang diharapkan dengan adanya interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI adalah1. Terwujudnya Akuntabilitas PNBPSeperti diketahui bahwa UPT Ditjen P2P memiliki 49 KKP Induk dengan 304 Wilker, dalam pelaksanaan layanan UPT juga memungut PNBP dengan 103 jenis tarif yang diamanatkan dalam PP Nomor 64 Tahun 2019. Tentunya hal tersebut memerlukan pelayanan sistem yang cepat, tepat, transparan dan akurat sehingga terintegrasinya SINKARKES DAN SIMPONI akan sangat membantu pengelolaan pelayanan sekaligus pembayaran/penyetoran PNBP. Selain itu, dalam waktu bersamaan dapat diketahui penerimaan negara dan jumlah dokumen yang diterbitkan setiap saat real time secara nasional serta Kemenkes/Ditjen P2P dan KKP memiliki Sistem Pencatatan PNBP online untuk kantor Induk dan sejumlah 304 Wilker yang tersebar dari Sabang hingga Merauke sehingga diperoleh single data based dan kesesuaian nilai penyetoran PNBP dengan dokumen kesehatan yang diterbitkan. Kesalahan administrasi seperti salah kode satuan kerja, salah akun, kurang setor dan lebih bayar jadi semakin mudah dideteksi dan diperbaiki. Beberapa hal seperti pungutan tanpa dasar hukum, PNBP terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat Upgrade Sistem Layanan dan SOPPeningkatan layanan Kesehatan dari sisi Standar Operasional yang seragam untuk mendukung kecepatan, kemudahan dan proses monitoring. Dalam Upgrade Sistem Layanan dan SOP, juga telah dilakukan penyesuaian bersama antara aplikasi SINKARKES dengan SIMPONI terhadap layanan kurang bayar. Hal ini adalah menjawab problematika di lapangan saat pengguna jasa layanan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan suatu transaksi dengan pembayaran terintegrasi. Layanan kurang bayar inilah merupakan bentuk sinergisme dengan penerbitan billing sesuai kebutuhan namun tetap dalam satu sistem sistem infrastruktur yang mendukung operasional KKP dalam mendukung perkembangan teknologi berbasis digitalisasi dan layanan akses Sinkarkes melalui multi-device untuk mendukung mobilisasi data dan proses layanan pengguna jasa, sehingga diharapkan Sinkarkes dapat diterima dan menerima sistem aplikasi dari K/L maupun pengguna jasa layanan digitalisasi Supply Chain ManagementDiperolehnya data permintaan material vaksin dan dokumen dapat tercatat secara real dan runut dari proses penerimaan sampai realokasi dan penerbitan6. Executive Information System EISKumpulan data tersaji dalam Summary sistem dashboard secara real time sehingga mempermudah dalam proses monitoring dan pengambilan karena itu, jika interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI ini berjalan mulus jumlah pelayanan akan semakin ditingkatkan, akuntabilitas pengelolaan PNBP juga akan semakin baik serta optimalisasi PNBP sebagai salah satu tumpuan penerimaan negara akan semakin meningkat. Namun untuk menerapkan interkoneksi pada 49 KKP secara keseluruhan masih dijumpai tantangan yang masih menjadi PR bersama sepertiKomitmen dan dukungan dari otoritas pelabuhan/bandar udara dalam penyediaan infrastruktur layanan berbasis digital penyediaan jaringan internet, penggunaan, sharing sistem/data, pengawasanReabilitas dan kontinuitas pengembangan aplikasi, server, jaringan, pemeliharaan dan layanan help deskDukungan masyarakat dan pengguna jasa untuk pemanfaatan layanan berbasis digital untuk mempermudah dan transparansiDukungan slave server back-up dalam mengantisipasi kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan server down, data hilang, keamanan data.Seiring langkah uji coba terus dilakukan ternyata ada kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 terkait Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK salah satu aksinya adalah telah disepakati bersama terkait peningkatan layanan dan pemangkasan birokrasi tata laksana di kawasan pelabuhan yang difokuskan pada 10 pelabuhan terpilih yaitu Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok jakarta, Pelabuhan Perak, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Batu Ampar Batam, Pelabuhan Merak Banten, Pelabuhan Tanjun Mas Semarang, Pelabuhan Semayang Balikpapan, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Samarinda. KKP dimana salah satu layanannya adalah cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara yang ada di pelabuhan dan bandara merupakan bagian dari aksi demikian, interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI menjadi suatu keniscayaan serta harus disusun suatu grand disain yang akurat untuk mempercepat langkah implementasi. Kementerian Kesehatan mendukung penuh interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI maupun integrasi layanan, sebagai upaya untuk mewujudkan layanan Kekarantinaan Kesehatan yang cepat, tepat, mudah dan transparan. Dengan dukungan komitmen antara Kementerian/Lembaga terkait dan pihak otoritas pelabuhan/bandara maupun masyarakat pengguna jasa layanan kekarantinaan kesehatan dalam memanfaatkan layanan digital demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang good governance pada layanan KKP maka semoga Interkoneksi SINKARKES dan SIMPONI pada 49 KKP dapat segera terwujud, aamiin. SERTIFIKAT VAKSIN MENINGITIS SEKARANG BISA DIUNDUH DI SATUSEHAT MOBILE Kabar gembira! Saat ini calon jemaah dapat mendaftar, cek, dan unduh sertifikat vaksin meningitis secara digital melalui fitur vaksin dan imunisasi di SATUSEHAT Mobile. Namun begitu, selain dapat diakses secara digital, calon jemaah tetap dihimbau untuk tetap membawa International Certificate of Vaccination or Prophylaxis ICV atau kartu kuning secara fisik dan menunjukkannya kepada pihak terkait sebagai bukti yaaa! Post Date 8 May 2023 Post By admin Di Lihat 101 kali SURVEILANS MIGRASI MALARIA BBKK Soekarno-Hatta melakukan identifikasi daerah reseptif malaria di wilayah buffer dan perimeter Post Date 4 May 2023 Post By admin Di Lihat 77 kali PENGAWASAN KEDATANGAN WNI EX SUDAN Situasi konflik di Sudan bersifat dinamis. Ratusan WNI dievakuasi dari Sudan karena wilayah tersebut merupakan wilayah konflik, dimana berlangung perang saudara sehingga pemerintah RI memutuskan mengevakuasi WNI yang ada di sana Post Date 28 April 2023 Post By admin Di Lihat 120 kali MAGANG DI KKP SOETTA - MAHASISWA PRODI SPESIALISASI KEDOKTERAN PENERBANGAN FKUI Kegiatan Magang Mahasiswa Prodi Spesialisasi Kedokteran Penerbangan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Post Date 19 April 2023 Post By admin Di Lihat 128 kali SITUASI EPIDEMIOLOGI MINGGUAN - BULAN MARET Weekly Epidemiological Report WER 2023 menyediakan Situasi Penyakit Global yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO setiap minggunya. Post Date 17 April 2023 Post By admin Di Lihat 128 kali TELECONFERENCE PEMANFAATAN IO-T LOGGER DAN APLIKASI SMILE Pada hari ini Kamis 30/3, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta, Kementerian Kesehatan RI, UNDP Indonesia, dan GAVI turut berperan dalam pemanfatan teleconference Io-T Internet of Things logger dan fitur aplikasi SMILE. Post Date 30 March 2023 Post By admin Di Lihat 150 kali PUBLIC HEARING RANCANGAN UNDANG-UNDANG RUU KESEHATAN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno-Hatta melangsungkan public hearing dari tanggal 14-17 maret 2023 terhadap RUU Kesehatan dalam rangka menghimpun masukan dan aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat maupun stake holder Post Date 18 March 2023 Post By admin Di Lihat 148 kali SOBAT KKP SOETTA, HATI-HATI YUK ATAS PENIPUAN LINK SATUSEHAT DI WA Kementerian Kesehatan RI baru – baru ini terima laporan penipuan lewat nomor WhatsApp berisi link update SATUSEHAT Mobile. Nomor WhatsApp tersebut mengatasnamakan memperbarui aplikasi SATUSEHAT, link tersebut justru mencuri password atau data yang tersimpan di ponsel pengguna. Diketahui WhatsApp penipuan itu bernomor +6285961004844. Post Date 14 March 2023 Post By admin Di Lihat 162 kali

seragam kantor kesehatan pelabuhan